Khilafah di tangan Demokrasi

Oleh :

Fajrin Sidek

(Ketua Hima Persis Kota Bandung)

Bandung-Hima Persis kota Bandung. Pada tanggal 8 Mei 2017 di Indonesia, Hizbuth Tahrir salah satu ormas Islam dibubarkan oleh Wiranto selaku Menkopolhukam. Tentu hal ini merupakan sikap yang akan menuai reaksi dari berbagai kalangan umat Islam, tidak hanya dari anggota HTI melainkan di beberapa golongan Islam lainnya. Kendati demikian, pembubaran Hizbuth Tahrir memiliki alasan yang cukup logis dari pemerintah Indonesia.

Mencermati UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dalam hal ini saya memandang bahwa HTI telah melakukan beberapa hal yang dilarang oleh pemerintah dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah melakukan tindakan yang akan membahayakan kedaulatan NKRI. Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, beragama, plural dan heterogen. Fakta tersebut mestinya menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia bahwa menjaga keutuhan NKRI adalah dengan tidak memecah belah bangsa ini dengan menjadikan satu golongan saja untuk berkuasa.

Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjamin keutuhan Negara Indonesia, tentunya harus kita pegang teguh sebagai ideologi bangsa. Sesuai dengan pasal 21 pada UU No. 17 Tahun 2013 huruf (b), yang menyatakan bahwa Organisasi Masyarakat diwajibkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa HTI merupakan Ormas Islam yang berusaha dengan gigih untuk menggantikan dasar negara ini, lebih jelasnya HTI berusaha untuk meneggakan kembali Khilafah Islamiyyah, suatu sistem negara untuk umat Islam.

Selain itu, secara terang-terangan HTI merupakan ormas Islam yang sangat anti dengan paham-paham barat terkhusus sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Terlebih lagi kebencian akan sistem demokrasi menjadi dakwah HTI dalam memberikan keunggulan terhadap sistem khilafah. Hal ini tentu menjadi indikasi bahwa HTI merupakan ormas Islam yang berusaha menggantikan dasar negara Indonesia dan mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Keberadaan HTI yang memang akan mengancam dan membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu disikapi dengan tegas oleh pemerintah. Akan tetapi, pemerintah perlu waspada atas tindakan pembubaran HTI, karena selain itu HTI memiliki pengikut yang cukup banyak di Indonesia. Dampak terhadap pembubaran HTI bisa saja akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Artinya, langkah-langkah hukum harus dijalankan juga oleh pemerintah selain mencegah konflik yang berkepanjangan, alasan-alasan pemerintah membubarkan HTI tidak akan menuai kontroversi karena tahapan hukum yang dijalankan dengan benar.

UU No. 17 Tahun 2013 pada pasal 60 sampai pasal 78 dengan sangat jelas mengatur terkait langkah pembubaran organisasi masyarakat. Tahapan dari mulai memberikan sanksi administratif dengan mengeluarkan surat peringatan, penghentian bantuan, penghentian sementara, yang kemudian meminta pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung, sanksi pencabutan status badan hukum, dan setelah itu baru permohonan pembubaran ormas bisa diajukan kepada pengadilan melalui kejaksaan dengan permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.

            Mengingat pasal 70 ayat (4) UU. No. 17 tahun 2013, yang menyatakan bahwa jika permohonan pembubaran tidak disertai pembuktian sanksi administrasi maka permohonan ormas berbadan hukum tidak dapat diterima. Hal tersebut tentu akan menjadi problem bagi pemerintah dan mungkin saja apabila langkah hukum tidak dijalankan, maka ke-tidakpercaya-an masyarakat terhadap hukum di Indonesia semakin meningkat dan hal ini akan menambah permasalahan lagi bagi pemerintah Indonesia.

            Hizbuth Tahrir Indonesia merupakan ormas Islam Indonesia yang sudah semestinya berada dalam lingkup sistem demokrasi Indonesia. Maka, sudah barang tentu HTI juga harus menjalakan proses hukum atas pembubarannya. Karena, walau HTI membenci sistem demokrasi akan tetapi perlu di ingat bahwa HTI tetap berada pada sistem demokrasi yang dibencinya. Jika pembubaran HTI diperlukan maka pemerintah juga harus menjalankan prosedur atau aturan tentang pembubaran organisasi masyarakat.